Polres Ponorogo Gelar Patroli, Situasi Kota Aman dan Kondusif

  

Polres Ponorogo melaksanakan kegiatan patroli pada Sabtu malam, 31 Januari 2026, mulai pukul 20.00 WIB hingga selesai. Kegiatan patroli ini dilaksanakan sebagai upaya preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah hukum Polres Ponorogo.

Patroli menyasar sejumlah objek vital dan titik rawan di seputaran Kota Ponorogo, antara lain KPP Pratama Ponorogo, Bank Mandiri, Hotel Saa Nuansa, BRI Unit 2, kawasan Perempatan Okaz, serta Jalan Baru. Kegiatan ini difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kejahatan 3C (curat, curas, dan curanmor), aksi premanisme, serta gangguan kamtibmas lainnya.

Dalam pelaksanaannya, patroli dipimpin oleh Danru AIPTU Sudarmanto bersama tiga personel. Selain melakukan pemantauan situasi, petugas juga memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat agar turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Selama kegiatan patroli berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal mencurigakan maupun kejadian menonjol. Situasi di wilayah Kota Ponorogo terpantau aman, tertib, dan kondusif hingga kegiatan selesai.

Polres Ponorogo terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan patroli rutin guna menciptakan rasa aman serta mendukung terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif.

Read More

Habiburokhman Tegaskan Narasi Posisi Polri di Bawah Kementerian Justru Melemahkan Kepemimpinan Presiden Prabowo

  

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa narasi yang berkembang belakangan mengenai wacana menempatkan Polri di bawah kementerian bukan hanya tidak tepat, tetapi berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang otoritas tertinggi institusi kepolisian nasional.  

Menurut Habiburokhman, narasi tersebut tampaknya sengaja digelorakan oleh pihak-pihak yang pernah berseberangan secara politik dengan Presiden Prabowo, dengan tujuan untuk mereduksi peran dan pengaruh presiden dalam mengendalikan kebijakan strategis penegakan hukum dan keamanan.  

“Kemungkinan besar narasi Polri di bawah kementerian merupakan narasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo dan juga negara Indonesia,” tegas Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).  

Habiburokhman menjelaskan bahwa jika institusi Polri tidak berada langsung di bawah Presiden, maka efektivitas pelaksanaan kebijakan dan komando institusi akan berkurang dan menghambat koordinasi strategis.  

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa posisi Polri langsung di bawah Presiden bukanlah sekadar pilihan administrasi, tetapi sebuah amanat reformasi yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Hal ini merupakan hasil evaluasi terhadap pengalaman masa lalu ketika kepolisian diposisikan hanya sebagai aparatur represif kekuasaan.  

Habiburokhman menekankan bahwa narasi perubahan struktur tersebut adalah narasi yang ahistoris, sesat, dan tidak relevan dengan solusi substansial yang dibutuhkan institusi Polri maupun masyarakat. Menurutnya, persoalan yang sering dikritisi masyarakat lebih kepada kultur oknum tertentu yang melakukan pelanggaran, namun penyelesaiannya tidak cukup hanya mengubah posisi institusional.  

Siaran pers ini disampaikan guna memastikan publik memahami posisi strategis Polri dalam struktur pemerintahan Indonesia serta mendukung semangat Transformasi Polri yang konsisten dengan reformasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Read More